PM Ethiopia: Lebih 10 Juta Rakyat Kelaparan

Sapi-sapi perternak Ethiopia mati kelaparan. (Foto: Picture-aliance/dpa/J. Robine)

Pemimpin Ethiopia mendesak dunia internasional menyumbangkan bantuan pangan yang diperlukan untuk mengatasi kekeringan yang menyebabkan lebih 10 juta rakyatnya kelaparan.

Badan-badan bantuan dan pemerintah mengatakan, mereka harus meningkatkan bantuan lebih dari $ 1,4 miliar, tapi baru setengah yang terkumpul dari jumlah yang dibutuhkan. Mi’raj Islamic News Agency (MINA) memberitakannya.

Kondisi kelaparan adalah darurat terbesar ketiga di dunia setelah krisis Suriah dan Yaman.

Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn mengatakan kepada kantor berita AP, Kamis (17/3), Ethiopia tidak boleh diabaikan dengan cara apapun, meskipun terjadi krisis di wilayah lain di dunia.

Kekeringan Ethiopia mengancam kehidupan 400.000 anak.

Amerika Serikat telah menjadi pendonor terbesar dengan memberikan lebih dari $ 532 juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan ke negara itu sejak Oktober 2014.

Pemerintah Ethiopia juga telah menghabiskan dana sendiri sekitar $ 380 juta.

"Negara saya pantas mendapat dukungan lebih karena kami juga melindungi 750.000 pengungsi dari negara-negara tetangga yang membutuhkan bantuan pangan," kata Hailemariam.

Negara Tanduk Afrika itu menampung sejumlah besar pengungsi, terutama warga Sudan Selatan, Eritrea dan Somalia.

"Jika ada yang salah, itu adalah komunitas internasional yang belum datang. Bantuan yang diberikan kepada kami sejauh ini sangat sedikit dan sering datang sangat terlambat. Saya mendorong organisasi seperti UNICEF untuk datang jika mereka pikir ini adalah kasus skenario terburuk," kata Hailemariam.

Kekeringan yang dibawa dari dampak fenomena iklim El Nino itu mempengaruhi hujan musiman, menyebabkan tanaman gagal panen dan ternak mati.

Ethiopia pernah dilanda kehancuran oleh kekeringan di tahun 1980-an yang diperburuk oleh perang saudara, menewaskan ratusan ribu orang dan membawa negara itu menjadi perhatian dunia. 

Ethiopia Hadapi Kekeringan Terburuk Dalam Satu Dekade

Ilustrasi kekeringan Ethiopia. (Foto: dok. The Telegraph)

Ethiopia menghadapi mimpi buruk ekologi berupa kekeringan terburuk dalam satu dekade, efek dari fenomena cuaca El Niño.

El Nino memicu penurunan drastis dalam ketahanan pangan dengan kegagalan panen berulang dan kawanan ternak yang binasa.

Sekitar 10,2 juta rakyat Ethiopia menghadapi masa depan yang pasti, yaitu kelaparan.

Kali ini pola El Nino adalah yang terkuat yang pernah tercatat, mengakibatkan penurunan hasil panen sebesar 50 sampai 90 persen dan gagal panen lengkap di beberapa daerah.

Menurut data terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), ternak juga lebih kurus dan lebih sakit karena kurangnya padang rumput dan air, membuat mereka cenderung mati lebih awal. Mi’raj Islamic News Agency (MINA) memberitakannya, Jumat (22/1), 

Sementara itu, tingkat kekurangan gizi akut bagi anak-anak adalah yang tertinggi yang pernah dilaporkan.

“Prospek untuk 2016 sangat suram,” kata Amadou Allahoury, Perwakilan FAO untuk Ethiopia. “Setelah dua musim berturut-turut gagal panen, keberhasilan musim tanam yang dimulai sekarang akan sangat penting untuk mencegah kondisi kian memburuk.”

Efek El Niño dikaitkan dengan pemanasan abnormal suhu permukaan laut di bagian Samudra Pasifik, mengakibatkan efek yang parah pada pola cuaca dan iklim global, akhirnya menyebabkan berkurangnya curah hujan dan terjadi kekeringan di beberapa daerah dan hujan lebat dan banjir di daerah lainnya.

(Sumber: MirajNews.com/id)

Korban Nyawa Petani Ethiopia Tolak Perampasan Lahan

Petani Ethiopia menggunakan peralatan tradisional membajak tanah. (foto: Helge Bendl)

Oleh: Rudi Hendrik, redaktur Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Dua tahun lalu, di pinggiran Chitu di wilayah Oromia, warga Ethiopia gelisah ketika pejabat lokal mengatakan kepada Chamara Mamoye bahwa kemungkinan lahan pertaniannya akan dibangun ketika desa kecil itu diperluas.

Ternyata rencana itu kini terealisasi dengan mengorbankan lahan-lahan milik para petani yang dirampas secara tidak adil.

"Kehilangan tanah akan menjadi masalah besar bagi saya, tetapi jika pemerintah memaksa kami, ka mi tidak bisa berbuat apa-apa," kata ayah lima anak itu saat di luar pekarangannya.

Bulan lalu, Chamara (45), melihat mayat dua orang demonstran di jalan tergeletak setelah demonstrasi mengguncang Chito. Sudah 140 orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan selama protes di wilayah luas itu yang dipicu oleh tudingan ketidakadilan dan marjinalisasi yang dilakukan oleh kelompok etnis terbesar di negara itu, yaitu Oromo.

Didukung oleh aktivis media sosial yang berbasis di Amerika Serikat, gerakan protes bersatu menentang rencana pemerintah untuk mengintegrasikan ibukota, Addis Ababa, dengan kota-kota di Oromo. 

Setelah berminggu-minggu aksi protes, koalisi yang berkuasa di wilayah Oromia mengatakan pekan lalu bahwa ia membatalkan rencana ekspansi.

Namun, bagaimana pun, protes telah berlangsung, akar kegelisahan dan kemarahan di Oromia tetap tinggi. Didorong ketidakpuasan terhadap korupsi, penyelewengan administratif dan jawaban yang tidak memuaskan atas investasi yang memicu perbedaan pendapat. 

Tambal sulam keluhan menciptakan tantangan mendasar bagi sebuah pemerintahan otoriter yang bertujuan ingin cepat mengubah Ethiopia dari masyarakat agraris menjadi industri pembangkit tenaga listrik. Dan ketidakpuasan telah menjadi isu nasional.

Seyoum Teshome, seorang dosen di Universitas Ambo mengatakan, ekspansi perkotaan menyebabkan bentrokan di seluruh negeri ketika investor, pejabat dan petani saling melindungi kepentingannya.

"Penduduk desa telah menanyakan layanan dasar dan segera memfasilitasi untuk menjual lahan pertanian mereka di tingkat pasar sebelum diambil alih dengan kompensasi yang rendah," katanya.

Seyoum mengatakan, karena semua tanah adalah milik negara di Ethiopia, rumah secara cepat dibangun di tepi kota tanpa izin resmi, untuk memberikan harga bidang tanah. Investor mungkin menyuap pejabat korup untuk meluluskan transfer ilegal, menyebabkan kemarahan muncul di kalangan petani yang dirampas tanahnya.

Chamara Mamoye tidak termasuk yang berunjuk rasa. Pelaku aksi sebagian besar adalah pemuda yang turun ke jalan di Chitu, Chamara berbagi keprihatinan dengan mereka tentang sistem pemerintahan tidak responsif.

Chamara juga frustrasi dengan janji-janji pejabat yang berulang kali mengatakan akan memperbaiki aspal jalan utama yang berjalan melalui Chitu. Meskipun wilayah itu memiliki listrik dan sinyal ponsel, ia kecewa dengan tingkat kemajuan sejak pemerintah berkuasa 25 tahun yang lalu. 

Ia juga kecewa dengan kurangnya informasi dan perundingan terkait kebijakan tanah, serta prihatin dengan kecurigaan adanya korupsi, meskipun pejabat tidak memperlihatkan praktek haram itu.

"Korupsi tersebut dilakukan dengan cara rahasia. Ini adalah silent killer (pembunuh diam-diam)," katanya.

Pemerintah sendiri mengakui ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan publik dan tingginya tingkat korupsi.

"Di banyak daerah, personil dikatakan terlibat dalam korupsi besar-besaran yang menyebabkan tiba-tiba terjadi ledakan kemarahan yang sedang diredam," kata juru bicara pemerintah Getachew Reda dalam sebuah wawancara pekan lalu.

Salah satu insiden paling mematikan terjadi bulan lalu di kota Woliso, sekitar 113km barat daya dari Addis Ababa. Enam demonstran tewas oleh pasukan keamanan setelah ribuan orang dari desa-desa sekitarnya turun ke jalan memprotes rencana perluasan kota.

Sekelompok pemuda Oromo yang berkumpul di pinggir sungai Walga, beberapa mil dari Woliso, berbicara tentang ketakutan masyarakat atas rencana penggusuran dan ganti rugi yang rendah. Namun, tak seorang pun tahu secara spesifik tentang rencana pemerintah dan mereka menuding pemerintah daerah tidak memiliki izin.

Jangan korbankan kehidupan petani

Ethiopia telah lama menjadi kesayangan masyarakat donor internasional, karena tingkat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang tinggi selama dekade terakhir dan melupakan pelanggaran HAM di masa lalu.

Di utara Chitu, ada Danau Kawah Wenchi yang menawarkan sebuah pemandangan spektakuler dan populer di kalangan turis, tapi kondisi yang sama terjadi.

Tentara masih di kota dan sebagai warga di tempat lain. Pihak berwenang telah menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi protes. Sementara sebagian tampak takut dengan tindakan keras keamanan, tapi Rabuma Terefa tidak demikian.

Temannya ditembak di kaki di pinggiran Chitu saat ia berjalan bersama pengunjuk rasa lainnya dari Wenchi.

Rabuma mengatakan, ketika sebuah unit militer elit memerintahkan ketua demonstran untuk kembali, kelompok menolak, dengan alasan mereka memiliki hak konstitusional untuk melakukan demonstrasi damai. Dalam beberapa menit, tentara melepaskan tembakan, membunuh orang, termasuk Birhanu Dinka yang memimpin demonstran pada saat itu.

"Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menodongkan senjata pada kami. Kami meminta mereka untuk tidak membunuh kami," kata Rabuma (27). 

Ketika pelanggaran mungkin telah terjadi, pasukan keamanan diperintahkan untuk melindungi warga sipil.

Saat protes di Wenchi, sebuah perusahaan pertanian milik Belanda, Solagrow, dibakar oleh ratusan orang. 

Rabuma mengatakan, penyulut kemarahan penduduk setempat adalah karena 100 hektar lahan penggembalaan komunal dipagari dan disewakan oleh pemerintah.

"(Para demonstran) menjadi marah dan mereka mengatakan hanya ada satu cara untuk melanjutkan, dan itulah pertanian kami, karena kami satu-satunya pemilik di tempat itu," kata Jan van de Haar, Manajer Solagrow. 

Serangan demonstran itu juga menghancurkan mesin dan bibit kentang seharga $ 300.000.

"Tidak ada yang menentang pembangunan kota, tetapi tidak harus dengan mengorbankan kehidupan petani," kata Chamara yang berbicara kepada banyak warga etnis Omoro.

Rakyat Ethiopia, Tanah Dirampas Diancam Kemarau

Anak suku tradisional Ethiopia terancam kelaparan di musim kemarau terburuk dalam 30 tahun. (Foto: dok. mytb.org)

Oleh: Rudi Hendrik, Redaktur Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Hanya beberapa dekade lalu, Ethiopia adalah negara yang didefinisikan sebagai negeri kelaparan, terutama antara 1983-1985, ketika lebih setengah juta orang mati kelaparan akibat kemarau parah, gagal panen dan perang saudara yang brutal.

Setelah itu, pada tahu lalu, terkesan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang tinggi. Statistik headline terlihat luar biasa. Negara telah menciptakan jutawan lebih cepat dari negara lain di Afrika. Output dari pertanian dan industri yang dominan di Ethiopia, telah naik tiga kali lipat dalam satu dekade.

Ibukota Addis Ababa mengalami booming pembangunan besar-besaran. Dalam enam tahun terakhir memiliki PDB nasional yang tumbuh mengejutkan sebesar 108 persen.

Tapi itu bukan berita positif semuanya, karena dari semua angka yang baik masih banyak angka yang buruk.

Sekitar 90 persen dari jumlah penduduk 87 juta, masih menderita banyak perampasan, mulai dari kurangnya akses pendidikan, perawatan kesehatan yang tidak memadai, pendapatan rata-rata masih di bawah $ 1.500 per tahun, dan lebih 30 juta orang masih menghadapi kekurangan pangan yang kronis.

Sejumlah alasan positif yang memicu percepatan pertumbuhan adalah bisnis dan reformasi legislatif, pemerintahan lebih profesional dan prestasi dari sektor jasa berkembang.

Banyak kritikus mengatakan, pertumbuhan yang terlihat di bidang pertanian yang menyumbang hampir setengah dari kegiatan ekonomi Ethiopia dan banyak keberhasilan yang dicapai baru-baru ini, sebenarnya didorong oleh “perampasan lahan”, ketika perusahaan multinasional dan spekulan swasta bersaing untuk menyewakan jutaan hektare wilayah paling subur di negara itu dari pemerintah dengan harga sangat murah.

Di Kementerian Pertanian di Addis Ababa, program sewa lahan ini sering digambarkan sebagai solusi "win-win", karena mendatangkan teknologi baru, menciptakan lapangan kerja dan konon memudahkan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya di daerah pedesaan.

"Ethiopia perlu pengembangan untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan persediaan makanan, meningkatkan mata pencaharian dan melakukannya dengan cara yang berkelanjutan," kata seorang pejabat.

Namun menurut sejumlah LSM dan pendukung kebijakan, termasuk Oxfam, Human Rights Watch dan Oakland Institute, konsekuensi sebenarnya dari perampasan lahan hampir semua negatif.

Mereka mengatakan, untuk mengadakan area luas bagi investor asing akan bertentangan langsung dengan kewajiban Pemerintah Ethiopia di bawah hukum internasional. Pihak berwenang menggusur ratusan ribu masyarakat adat, menyalahgunakan hak asasi manusia mereka, menghancurkan tradisi mereka, mencemari lingkungan, dan membuat mereka lebih tergantung pada bantuan pangan dari masa sebelumnya.

"Manfaat bagi penduduk lokal sangat sedikit," kata sosiolog terkenal Ethiopia, Dessalegn Rahmato.

"Mereka sudah diambil tanahnya. Mereka telah diambil sumber daya alamnya, karena investor melakukan pembukaan lahan, menghancurkan hutan, menebang pohon-pohon. Pemerintah mengklaim bahwa salah satu tujuan investasi ini adalah mengaktifkan daerah lokal untuk mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi di bidang infrastruktur, pelayanan sosial, tapi manfaat ini tidak termasuk dalam kontrak. Ini hanya diserahkan kepada kebesaran hati para investor," ujar Rahmato.

Menurut Rahmato, para investor tidak tertarik pada apa pun selain demi keuntungan mereka sendiri.

"Mereka bisa menumbuhkan setiap tanaman yang mereka inginkan ketika mereka menginginkannya. Mereka dapat menjual di setiap pasar yang mereka inginkan, apakah itu di pasar global atau pasar lokal. Bahkan sebagian dari mereka tidak tertarik pada pasar lokal," katanya.

Dia mencontohkan, perkebunan milik Arab Saudi besar-besaran ada di wilayah Gambella yang subur di barat daya Ethiopia, area target utama bagi investor.

"Mereka memiliki 10.000 hektar dan mereka memproduksi beras yang akan diekspor ke Timur Tengah, ke Arab Saudi dan tempat-tempat lain. Orang-orang lokal di daerah justeru tidak makan nasi," kata Rahmato.

Namun, unsur yang paling kontroversial dari program pemerintah yang dinamai “villagisation” itu, yaitu perpindahan orang-orang dari tanah mereka yang telah ditinggali selama beberapa generasi ke pemukiman baru di komunitas buatan.

Di Gambella, wilayah yang dihuni oleh dua kelompok etnis yang mendominasi, Anuak dan Nuer, puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan cara hidup tradisional. Salah satunya adalah Moot, seorang petani etnis Anuak yang sekarang tinggal di sebuah desa buatan pemerintah yang jauh dari rumahnya.

"Ketika investor muncul, kami diberitahu agar mengemas milik kami untuk pergi ke desa. Jika kami memutuskan untuk tidak pergi, mereka akan menghancurkan tanaman kami, rumah kami dan barang-barang kami. Kami bahkan tidak bisa menuntut kompensasi karena pemerintah memutuskan bahwa lahan tersebut milik investor. Kami takut. Jika Anda marah dan mengatakan bahwa seseorang merampas tanah Anda, Anda akan dimasukkan ke dalam penjara. Jika Anda mengadu tentang penangkapan Anda, mereka akan membunuh Anda. Ini bukan tanah kami lagi, hak-hak kami telah dirampas," ujar Moot.

Meskipun muncul penentangan internal dan kecaman internasional, pemerintah Ethiopia tidak menunjukkan skala prioritas untuk meninjau kembali programnya.

Menurut Oakland Institute, sejak 2008, daerah seukuran negara Perancis itu telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan asing. Selama beberapa tahun ke depan, daerah seluas dua kali ukuran ini akan dianggap dialokasikan untuk disewakan kepada investor.

Jadi apa artinya semua ini bagi rakyat Ethiopia. Inilah kisah setahun yang lalu.

Kemarau terburuk

Kini, bukan hanya rakyat Ethiopia di daerah-daerah yang terusir dari tanahnya, tapi juga terancam kelaparan dengan berlangsungnya musim kemarau yang sangat buruk.

Kekeringan terburuk dalam 30 tahun di Ethiopia ini, oleh PBB dianggap yang terburuk bagi anak-anak setelah keburukan perang Suriah.

PBB menghitung, kemarau akan membuat 400.000 anak menderita gizi buruk akut parah dan lebih 10 juta orang membutuhkan bantuan pangan.

Kondisi ini memerlukan bantuan suntikan dana sebesar US$ 50 juta.

Save the Children, organisasi non-pemerintah internasional, mengatakan, kekeringan di Ethiopia merupakan potensi ancaman besar terhadap kehidupan anak-anak setelah perang di Suriah.

"Kami hanya memiliki dua keadaan darurat di dunia yang telah kita dikategorikan sebagai kategori nomor satu. Suriah adalah salah satunya dan Ethiopia adalah yang kedua. Kamu sudah mengatakan, kita perlu meningkatkan $ 100 juta untuk merespon ini," kata Carolyn Miles, Kepala Eksekutif Save the Children, Amerika Serikat.

Wartawan Al Jazeera Charles Stratford melaporkan dari wilayah Afar di Ethiopia timur. Dia mengatakan, pemerintah dan lembaga donor internasional telah memasukkan ratusan juta dolar untuk membantu, tetapi badan-badan bantuan mengatakan itu saja tidak cukup.

Mohammed Dubahala, seorang ayah Ethiopia dari sepuluh anak, dulu ia memiliki 53 sapi, tapi sekarang tinggal lima ekor.

Dia menerima dua pemberian paket makanan dari pemerintah selama beberapa bulan terakhir, tetapi ia mengatakan itu tidak cukup karena kekeringan.

"Saya mengkhawatirkan orang-orang sekarang dan saya takut terhadap anak-anak karena tidak ada hujan. Jika tidak ada hujan, orang mati. Tidak ada makanan, tidak ada susu," kata Dubahala.

(Sumber: MirajNews.com/id)

Ethiopia yang Terburuk Setelah Perang Suriah

Kemarau terburuk selama 30 thun di Ethiopia. (Addiababaonline.com)

PBB mengatakan, kekeringan terburuk dalam 30 tahun di Ethiopia menjadi yang terburuk bagi anak-anak setelah perang Suriah.