Presiden Sudan Mundur 2020

Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir.

Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir mengumumkan, dirinya akan meninggalkan kekuasaannya pada 2020.

Presiden Bashir mengatakan, akan membuka lembaran baru bagi  Presiden Sudan selanjutnya. 

Presiden juga menyinggung tudingan di masa pemilihan presiden tahun lalu yang menuduhnya ingin terus berkuasa  untuk menghindari Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Khartoum melaporkan, Presiden mengaku tidak khawatir tentang tuduhan yang dibuat oleh ICC.

ICC telah menuding Bashir melakukan kejahatan perang dan genosida di Darfur.

Dia juga menegaskan bahwa masyarakat luas masih menyambut  baik kunjugannya ke Darfur beberapa hari yang lalu. 

“Ini menandakan bukti bahwa berita-berita penindasan yang dicapkan oleh pengadilan internasional tersebut masih harus ditelusuri kembali keabsahannya,” kata Bashir.

Presiden juga mengatakan, dakwaan ICC tidak mempengaruhi kunjungannya sebagai presiden ke beberapa negara penting seperti Cina, Africa Selatan, dan terakhir Indonesia.

Melalui wawancaranya dengan BBC, Bashir memperingkatkan dunia Barat dan Amerika Serikat agar bersikap adil dalam menilai situasi di Sudan, karena Pemerintah telah membuat banyak upaya untuk membawa perdamaian, khususnya di wilayah konflik di Kordofan Selatan, Nil Biru, dan Darfur. (Rudi Hendrik)

Sudan Gempar Warganya Bunuh Tentara Israel

Tentara Israel (Foto: Dok. NYTimes.com)

Pemerintah dan rakyat Sudan digemparkan oleh pemberitaan seorang warganya yang dilaporkan membunuh seorang tentara Israel di Palestina.

Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Khartoum memberitakan, media-media nasional di Sudan melaporkan, tentara Israel itu tewas setelah ditikam pada Ahad (7/2) di Askhelon, beberapa media dan polisi Israel telah mengumumkan hal itu.

Pelaku yang diidentifikasi bernama Kamil Hasan (32) itu statusnya sedang menjadi tamu di Palestina.

Kejadian itu bermula ketika serorang pria Sudan di dalam bus, tiba-tiba menyerang seorang tentara Israel dengan menikamnya, lalu langsung melarikan diri. Dalam pengejaran itu, polisi Isreal langsung menembak mati pelaku.

Sejauh ini, juru bicara polisi Israel tidak mengungkapkan rincian tentang apa yang pelaku lakukan di Palestina.

Beredar juga beberapa video tentang kejadian itu yang menyebutkan untuk pertama kalinya seorang non-Palestina “syahid” dalam Intifadha oleh kejahatan Israel. 

(Sumber: MirajNews.com/id)

Sudan Tolak Hubungan Dengan Iran dan Israel

Pemerintah Sudan menolak normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel. (Gambra: dok. LiputanIslam.com)

Sebagian harian nasional Sudan pada Senin (1/2) menyoroti konsistensi Presiden Omar Al-Bashir tidak akan membuka normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel.

Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Kahrtoum melaporkan Senin (1/2), harian seperti Alwan, Akhir Akhbar, Asshohafah dan lainnya memberitakan, alasan Pemerintah Sudan kepada Iran lebih ditekankan kepada isu penyebaran aliran paham yang dianut mayoritas warga Iran, yaitu Syiah.

“Kami tidak paham akan aliran Syiah, akan tetapi kami dan masyarakat Sudan menganut Sunnah selama ini, oleh karena itu cukup bagi kami akan konflik yang terjadi pada 2014 lalu,” kata Al-Bashir saat berada di Addis Ababa, Ethiopia, Ahad lalu.

Sikap keras Pemerintah Khartoum terhadap paham Syiah sudah terjadi sejak September 2014 yang berujung dengan penutupan Pusat Kebudayaan Iran di seluruh negeri dan pengusiran atase kebudayaan Iran dan staf pusat mereka dari Sudan.

Langkah tegas itu diambil karena ada indikasi kuat Kantor Pusat Budaya Iran di Khartoum dan di sebagian wilayah di Sudan menyebarkan paham Syiah.

“Kami memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, dan mereka harus meninggalkan seluruh aktifitasnya di Khartoum, ketika kedutaan Arab Saudi yang berada di Teheran diserang oleh pengunjuk rasa,” kata Presiden merujuk pada serangan demonstran Iran terhadap Kedutaan Arab Saudi di Teheran pada 2 Januari lalu.

Sudan sendiri, membuka kedutaannya di Teheran pada 1974, ketika Sudan dipimpin oleh Presiden Jaafar Muhammad Al-Nemieri.

Setelah terjadi Revolusi Iran, kedutaan Sudan ditutup kembali pada 1979. Dibuka kembali pada masa pemerintahan Presiden Ahmed Al-Mirghani dan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi pada 1989. Hingga akhirnya berujung pada penutupan dan penarikan Duta Besar Sudan di Iran dan pengusiran Duta Besar Iran di Khartoum pada awal 2016. 

Adapun dengan Israel, dikarenakan rezim pendudukan itu selalu membuat kejahatan kemanusian dan penodaan terhadap bangsa Palestina, yang menurut Al-Bashir memang harus diadili di Mahkamah Internasional.

Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Negara Sudan Hassabu Mohammad Abdalrahman dalam pidatonya di acara dialog dengan seluruh elemen politik di Khartoum, Ahad malam. 

(Sumber: MirajNews.com/id)

Investor Amerika Akan Investasi Pembangunan di Sudan

Sudan. (Foto: Eni.com)

Sejumlah perusahaan Amerika Serikat (AS) menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi di Sudan dalam bidang pembangunan, di saat Presiden Omar Al-Bashir berupaya agar sanksi ekonomi AS dicabut.

Sinyal positif itu disampaikan oleh Duta Besar Sudan untuk AS Omar Dahab dalam pertemuannya dengan Menteri Kerjasama Internasional Kamal Hasan Ali Sabtu (30/1) pagi di Khartoum.

Dahab mengatakan, delegasi pemerintah dan pengusaha AS akan mengunjugi Sudan pada Februari mendatang dalam rangka pertemuan penting dengan berbagai pihak terkait di Sudan.

Selain itu, kedatangan pihak mereka juga untuk berpartipasi dalam ulang tahun ke-50 Kantor Cabang PBB yang bermarkas di Khartoum.

Dubes Sudan menjelaskan, Program PBB yang ada di Sudan akan mengambil alih semua tugas setelah kepergian misi Uni Afrika UNAMID di Darfur yang ada dibawah kendali PBB untuk menjembatani kesenjangan pembangunan di beberapa daerah di Sudan.

Selain itu, kata Dahab, kedatangan delegasi AS ke Sudan untuk mencari sinyal positif serta keuntungan untuk periode yang akan datang di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan kerjasama lainnya.

Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Khartoum mengatakan, rencana kedatangan delegasi AS muncul setelah sepekan terakhir media-media Sudan ramai memberitakan permintaan Sudan kepada AS agar mencabut embargo ekonomi terhadap negeri itu.

Sejak 1997, Pemerintah AS memberlakukan embargo terhadap Sudan yang dianggap  menjadi sponsor teroris dan melakukan genosida kemanusiaan.

Embargo menyebabkan beberapa investor yang ingin menanamkan sahamnya ke Sudan mengalami kesulitan. 

(Sumber: MirajNews.com/id)

Sudan Buka Perbatasan Dengan Sudan Selatan Pertama Kali

Presiden Sudan Omar Al-Bashir bertemu Presiden Sudan Selatan Salva Kiir di Addis Ababa, Ethiopia. (Foto: dok. The London Evening Post)

Presiden Sudan Omar Al-Bashir memerintahkan membuka perbatasan negaranya dengan Sudan Selatan untuk pertama kalinya sejak pemisahan selatan pada 2011.

Kantor berita Sudan (SUNA) melaporkan, Presiden Al-Bashir mengeluarkan dekrit pada Rabu (27/1) yang memerintahkan pembukaan perbatasan dengan Sudan Selatan dan memerintahkan pihak berwenang untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini di lapangan.

Perbatasan antara kedua negara ditutup pada 2011 ketika hubungan keduanya memburuk setelah selatan memisahkan diri usai perang saudara yang panjang.

Sebelumnya pada Selasa (26/1) Presiden Sudan Selatan Salva Kiir secara sepihak mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Sudan. Mi’raj Islamic News Agency (MINA) memberitakannya.

Pengumuman itu muncul dalam menanggapi Al-Bashir yang pekan lalu setuju untuk memotong biaya transit minyak Sudan Selatan yang pipanya melintasi wilayah Sudan ke Laut Merah pekan lalu.

Keputusan dibuka kembali perbatasan dengan Sudan Selatan setelah berlakunya dua hari dari kesepakatan antara presiden kedua negara.

Sudan Selatan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Juli 2011 setelah referendum yang diselenggarakan pada Januari 2011 menghasilkan sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.

Pada 14 Juli 2011, Sudan Selatan menjadi negara anggota PBB. Negara ini juga merupakan anggota Uni Afrika. 

Sudan Ajukan Rancangan Resolusi ke Uni Africa Cabut Sanksi AS

Sidang Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia

Utusan Tetap Dewan Delegasi Uni Afrika untuk Sudan mengajukan rancangan resolusi ke Uni Afrika (AU) agar mencabut sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Sudan.

Hal ini disampaikan oleh wakil Sudan di AU, Hamzah Omar Hasan di kantor pusat AU di Addis Ababa, Ethiopia kepada Sudan News Agency (SUNA), koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Khartoum melaporkan, Jumat (22/1).

“Rancangan resolusi yang diajukan terdiri 15 pemintaan khusus dan lima secara umum,” kata Hasan.

Dia mengatakan, permintaan tersebut termasuk dampak dari sanksi yang dikenakan AS kepada Sudan sejak 1997 dari aspek ekonomi dan pembangunan yang dianggap merupakan tindakan ilegal berdasarkan HAM dan hukum internasional.

Hasan menunjukkan, rancangan resolusi tersebut mengacu pada resolusi-resolusi internasional yang di ambil oleh PBB pada khususnya, serta resolusi bersama yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB yang tidak memandang sepihak kepada sebagian orang saja.

Dia juga menambahkan, dampak dari sanksi ekonomi yang diberlakukan AS masih terasa hingga saat ini.

“Banyak sekali dampak negatif  yang terjadi, seperti tindakan pencucian uang, serta kejahatan perdagangan manusia. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Dampak lainnya dari sangsi ekonomi adalah seperti tidak bisanya mentransfer uang secara langsung melalu bank resmi yang ada di Sudan. Dan ini memaksa mereka yang akan ke Sudan harus membawa uang secara tunai,” ujar Hasan.

Dia meminta secara khusus kepada  Pimpinan dan para delegasi Uni Afrika yang ada di markas PBB untuk membantu sepenuhnya.

(Sumber: MirajNews.com/id)