Pemerintah Sudan menolak normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel. (Gambra: dok. LiputanIslam.com) |
Sebagian harian
nasional Sudan pada Senin (1/2) menyoroti konsistensi Presiden Omar Al-Bashir
tidak akan membuka normalisasi hubungan diplomasi dengan Iran dan Israel.
Koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Kahrtoum
melaporkan Senin (1/2), harian seperti Alwan, Akhir Akhbar, Asshohafah dan
lainnya memberitakan, alasan Pemerintah Sudan kepada Iran lebih ditekankan
kepada isu penyebaran aliran paham yang dianut mayoritas warga Iran, yaitu
Syiah.
“Kami tidak paham
akan aliran Syiah, akan tetapi kami dan masyarakat Sudan menganut Sunnah selama
ini, oleh karena itu cukup bagi kami akan konflik yang terjadi pada 2014 lalu,”
kata Al-Bashir saat berada di Addis Ababa, Ethiopia, Ahad lalu.
Sikap keras
Pemerintah Khartoum terhadap paham Syiah sudah terjadi sejak September 2014 yang
berujung dengan penutupan Pusat Kebudayaan Iran
di seluruh negeri dan pengusiran atase kebudayaan Iran dan staf pusat
mereka dari Sudan.
Langkah tegas itu
diambil karena ada indikasi kuat Kantor Pusat Budaya Iran di Khartoum dan di sebagian
wilayah di Sudan menyebarkan paham Syiah.
“Kami memutuskan hubungan
diplomatik dengan Iran, dan mereka harus meninggalkan seluruh aktifitasnya di
Khartoum, ketika kedutaan Arab Saudi yang berada di Teheran diserang oleh
pengunjuk rasa,” kata Presiden merujuk pada serangan demonstran Iran terhadap
Kedutaan Arab Saudi di Teheran pada 2 Januari lalu.
Sudan sendiri,
membuka kedutaannya di Teheran pada 1974, ketika Sudan dipimpin oleh Presiden Jaafar
Muhammad Al-Nemieri.
Setelah terjadi
Revolusi Iran, kedutaan Sudan ditutup kembali pada 1979. Dibuka kembali pada
masa pemerintahan Presiden Ahmed Al-Mirghani dan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi
pada 1989. Hingga akhirnya berujung pada penutupan dan penarikan Duta Besar Sudan
di Iran dan pengusiran Duta Besar Iran di Khartoum pada awal 2016.
Adapun dengan
Israel, dikarenakan rezim pendudukan itu selalu membuat kejahatan kemanusian
dan penodaan terhadap bangsa Palestina, yang menurut Al-Bashir memang harus
diadili di Mahkamah Internasional.
(Sumber: MirajNews.com/id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar