Kelompok oposisi Libya (AP) |
Faksi yang
berperang di Libya telah setuju untuk menandatangani kesepakatan pemerintah persatuan nasional,
utusan khusus PBB untuk Libya mengumumkan di Tunis.
Berbicara di
ibukota Tunisia pada pertemuan dialog politik Libya yang difasilitasi PBB pada
Jumat, Martin Kobler selaku perwakilan PBB mengungkapkan kegembiraannya karena
dialog kali ini membuatnya yakin.
Perjanjian tersebut
dijadwalkan akan ditandatangani pada 16 Desember nanti. Al Jazeera memberitakannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
"Mereka yang
setuju untuk menandatangani harus menempatkan kepentingan rakyat Libya di atas
kepentingan pribadi," kata Kobler.
Libya saat ini
memiliki dua parlemen dan pemerintah saingan, yaitu Kongres Umum Nasional di Tripoli
dan pemerintahan di kota timur Tobruk yang diakui dan didukung oleh PBB.
Konflik antara kedua
faksi terkuat di Libya itu meletus lebih dari setahun yang lalu, ketika mereka
mendirikan pemerintahan saingan untuk menguasai negara Afrika Utara yang kaya
minyak itu.
Negara ini telah
terkoyak oleh kekerasan sejak kekuatan utama Barat membantu untuk menggulingkan
penguasa lama Muammar Gaddafi pada 2011.
Perjanjian Jumat
itu terjadi sebelum putaran perundingan perdamaian di Roma yang ditengahi PBB pada
Ahad.
Seruan perdamaian
di Libya telah diintensifkan akhir-akhir ini karena situasi keamanan yang lemah
telah membantu kelompok Islamic State
(ISIS/Daesh) mendirikan basis di negara ini.
(Sumber: Mirajnews.com/id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar