Sebuah pemerintah persatuan Libya yang baru akan diusulkan
dalam sepuluh hari ke depan setelah parlemen yang diakui secara internasional
menolak susunan awal yang diajukan.
"Kami akan menghormati batas waktu sepuluh hari,"
kata Penasehat Pemerintah Persatuan Fathi Ben Issa, Selasa (26/1).
Parlemen yang diakui secara internasional di Tobruk pada
Senin menolak susunan kabinet awal dari pemerintah persatuan yang didukung PBB. Mi’raj Islamic News Agency(MINA) memberitakannya.
Delapan puluh sembilan dari 104 anggota parlemen yang
menghadiri sesi Senin, menolak kabinet yang dibentuk oleh Dewan Presiden (PC)
yang disponsori PBB.
Libya saat ini memiliki dua pemerintah dan parlemen saingan.
Pemerintah persatuan diumumkan pada 19 Januari lalu untuk
menjembatani kesenjangan politik.
Libya telah bergulat dengan kekerasan dan ketidakpastian
politik sejak mantan Presiden Muammar Gaddafi digulingkan dan kemudian dibunuh oleh
pemberontak pada 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar