Senin, 25 Januari 2016

Ledakan Bom Serang Pasar Kamerun

Salah satu pasar di Kamerun. 
Tiga pelaku bom bunuh diri di sebuah pasar di Kamerun utara setidaknya menewaskan 29 orang.

Seorang sumber militer mengatakan kepada Al Jazeera, serangan yang terkoordinasi terjadi di desa Bodo dekat perbatasan dengan Nigeria pada Senin (25/1).

Ledakan pertama menghantam jalan menuju pasar. Ledakan kedua dan ketiga terjadi di pintu masuk dan interior pasar.

Pengeboman itu adalah insiden kedua yang melanda Kamerun tahun ini. Pada tanggal 13 Januari, seorang pengebom bunuh diri menewaskan 12 orang dan melukai setidaknya satu lainnya dalam serangan terhadap sebuah masjid di Kamerun utara.

Pada Desember, dua wanita juga meledakkan diri di Bodo.

Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terbaru itu, tetapi Kamerun dan negara-negara tetangga telah melakukan serangan terhadap kelompok Boko Haram yang menyatakan setia kepada Islamic State (ISIS) pada 2015.

Boko Haram telah menderita berbagai kerugian akibat serangan yang diluncurkan oleh tentara lokal dan pasukan multinasional.

Desember lalu, Kamerun dilaporkan menewaskan sedikitnya 100 anggota Boko Haram dan membebaskan 900 sandera.

Kamerun adalah bagian dari pasukan regional berkekuatan 8.700 kekuatan yang dipimpin oleh Nigeria melawan Boko Haram. Amerika Serikat telah memberikan kontribusi perlengkapan militer dan pasukan bantuan.


(Sumber: MirajNews.com/id)

Cara Pelajar Afrika Selatan Buktikan Keperawanannya

Mahasiswi Afrika Selatan. (Foto: dok. Ie-ie.org)
Salah satu penerima beasiswa keperawanan di Afrika Selatan mengatakan kepada News24 bahwa dia tidak keberatan dua kali check-up demi mengajukan permohonan untuk mendapatkan beasiswa.

Mahasiswi farmasi berusia 22 tahun mengatakan, seorang wanita tua memeriksanya pada bulan Juni dan Juli 20015.

"Mereka membuka vagina saya dan melihat, tetapi mereka tidak memasukkan apa pun di dalamnya," katanya.

Jumat lalu (22/1), kotamadya uThukela, di KwaZulu-Natal (KZN), mengumumkan 113 siswa akan menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di negeri itu.

Keputusan pemerintah kota memunculkan program itu terjadi saat kekacauan parah terjadi dalam pendidikan tinggi di Afrika Selatan.

Aktivis hak-hak perempuan mengkritik kotamadya terkait program beasiswa untuk siswi itu.

Untuk mendapatkan beasiswa, siswi harus membuktikan dirinya masih perawan.

Jabulani Mkhonza, juru bicara pemerintah kota menggambarkan, beasiswa bagi perawan sebagai cara untuk mendorong "perempuan untuk menjaga diri tetap perawan dan tidak aktif dari aktivitas seksual dan fokus pada belajar mereka".

"Mereka, anak-anak yang telah diberikan beasiswa akan diperiksa setiap kali mereka datang kembali dari liburan. Beasiswa akan dicabut jika mereka kehilangan keperawanannya," kata Mkhonza kantor berita AFP.


Minggu, 24 Januari 2016

Cara Afrika Selatan Jaga Keperawanan Pelajar

Pelajar Afrika Selatan. (Foto: Fstimes.co.za)
Aktivis hak-hak perempuan mengkritik sebuah kotamadya Afrika Selatan terkait program beasiswanya untuk pelajar yang bisa membuktikan dirinya masih perawan.

Jumat lalu (22/1), kotamadya uThukela, di KwaZulu-Natal (KZN), mengumumkan 113 siswa akan menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di negeri itu.

Enam belas beasiswa secara khusus ditujukan untuk siswa yang tidak aktif secara seksual, sebagai bagian dari program yang disebut Maiden Bursary Awards.

Program ini dimulai pada Januari 2015, tetapi tidak jelas berapa banyak siswa yang diberikan beasiswa pada 2015.

Sisonke Msimang, konsultan advokasi dan pengembangan kebijakan untuk proyek Keadilan Jender Sonke di Johannesburg mengatakan, keputusan pemerintah kota adalah "gagasan buruk" dari begitu banyak “lapisan kekonyolan”.

"Menjadi aktif secara seksual dan mencari pendidikan tidak ada hubungannya dengan satu sama lain," kata Msimang kepada Al Jazeera.

Kami tidak mendukung apa pun yang merusak hak-hak perempuan, baik itu budaya atau bukan. Jika rincian ini benar, kita pasti akan merasa keberatan dan akan terlibat dengan pemerintah kota untuk mengatasinya.

Jabulani Mkhonza, juru bicara pemerintah kota menggambarkan, beasiswa bagi perawan sebagai cara untuk mendorong "perempuan untuk menjaga diri tetap perawan dan tidak aktif dari aktivitas seksual dan fokus pada belajar mereka".

"Mereka, anak-anak yang telah diberikan beasiswa akan diperiksa setiap kali mereka datang kembali dari liburan. Beasiswa akan dicabut jika mereka kehilangan keperawanannya," kata Mkhonza kantor berita AFP.

Sebagai reaksi terhadap laporan itu, Departemen Perempuan mengatakan, mereka menyadari laporan tentang program beasiswa, dan akan menyelidiki masalah itu.


"Kami tidak mendukung apa pun yang merusak hak-hak perempuan. Jika rincian ini benar, kami pasti akan merasa keberatan, dan membahasnya bersama pemerintah kota untuk menyelesaikannya," kata Charlotte Lobe, mediator penghubung di departemen perempuan.

Afrika Selatan adalah rumah bagi 6,4 juta orang positif HIV, yang tertinggi di dunia. 

Sabtu, 23 Januari 2016

Usai Kerusuhan 4 Hari, Kabinet Tunisia Rapat Darurat

Kerusuhan di Tunisia memprotes pemerintah karena tingginya angka pengangguran dan buruknya ekonomi. (dok. NanaCoker.com)
Perdana Menteri Tunisia Habib Essid mengadakan rapat kabinet darurat membahas gelombang protes dan kerusuhan karena tingginya angka pengangguran.

Rapat Sabtu (23/1) itu dilakukan sehari setelah pemerintah mengumumkan jam malam nasional usai terjadi kerusuhan selama empat hari. Mi’raj Islamic News Agency(MINA) memberitakannya.

"Rakyat harus mengerti bahwa kita bisa mencapai solusi, tapi ini memerlukan kesabaran yang besar dan sikap positif. Dan seperti yang saya katakan, banyak ideologi gelap yang mengambil keuntungan dari demonstrasi damai dan antusiasme para pemuda," kata Essid dalam konferensi pers.

"Banyak musuh yang tidak ingin Pemerintah atau rakyat Tunisia sukses. Mereka mencoba melemahkan proses demokrasi. Mereka melakukan semua yang bisa mengganggu keharmonisan demokrasi kita dan masa transisi bersejarah Tunisia yang telah terlihat. Transisi tidak bisa dihindari. Transisi tersebut dapat diubah," ujar Essid.

Dalam beberapa hari teakhir, ribuan orang yang tidak puas terhadap pemerintah telah turun ke jalan, menuntut adanya tindakan segera untuk mengatasi pengangguran dan kondisi ekonomi yang buruk.

Perdana Menteri juga berharap pemerintah bisa mengatasi korupsi, kemiskinan dan mengadakan peluang pekerjaan kepada hampir satu juta warga Tunisia yang menganggur.

Namun, Essid mengakui pemerintah tidak memiliki dana dan kemampuan untuk mengatasi isu ini dalam waktu singkat, sehingga situasi sangat sulit akan dialami oleh elit politik dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Francois Hollande mengatakan akan memberikan $ 1,1 miliar selama lima tahun untuk membantu Tunisia menjalani kesepakatan transisi menuju demokrasi.

Sudan Ajukan Rancangan Resolusi ke Uni Africa Cabut Sanksi AS

Sidang Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia
Utusan Tetap Dewan Delegasi Uni Afrika untuk Sudan mengajukan rancangan resolusi ke Uni Afrika (AU) agar mencabut sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Sudan.

Hal ini disampaikan oleh wakil Sudan di AU, Hamzah Omar Hasan di kantor pusat AU di Addis Ababa, Ethiopia kepada Sudan News Agency (SUNA), koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Khartoum melaporkan, Jumat (22/1).

“Rancangan resolusi yang diajukan terdiri 15 pemintaan khusus dan lima secara umum,” kata Hasan.

Dia mengatakan, permintaan tersebut termasuk dampak dari sanksi yang dikenakan AS kepada Sudan sejak 1997 dari aspek ekonomi dan pembangunan yang dianggap merupakan tindakan ilegal berdasarkan HAM dan hukum internasional.

Hasan menunjukkan, rancangan resolusi tersebut mengacu pada resolusi-resolusi internasional yang di ambil oleh PBB pada khususnya, serta resolusi bersama yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB yang tidak memandang sepihak kepada sebagian orang saja.

Dia juga menambahkan, dampak dari sanksi ekonomi yang diberlakukan AS masih terasa hingga saat ini.

“Banyak sekali dampak negatif  yang terjadi, seperti tindakan pencucian uang, serta kejahatan perdagangan manusia. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pemerintah. Dampak lainnya dari sangsi ekonomi adalah seperti tidak bisanya mentransfer uang secara langsung melalu bank resmi yang ada di Sudan. Dan ini memaksa mereka yang akan ke Sudan harus membawa uang secara tunai,” ujar Hasan.

Dia meminta secara khusus kepada  Pimpinan dan para delegasi Uni Afrika yang ada di markas PBB untuk membantu sepenuhnya.

(Sumber: MirajNews.com/id)

Jumat, 22 Januari 2016

Ethiopia Hadapi Kekeringan Terburuk Dalam Satu Dekade

Ilustrasi kekeringan Ethiopia. (Foto: dok. The Telegraph)
Ethiopia menghadapi mimpi buruk ekologi berupa kekeringan terburuk dalam satu dekade, efek dari fenomena cuaca El Niño.

El Nino memicu penurunan drastis dalam ketahanan pangan dengan kegagalan panen berulang dan kawanan ternak yang binasa.

Sekitar 10,2 juta rakyat Ethiopia menghadapi masa depan yang pasti, yaitu kelaparan.

Kali ini pola El Nino adalah yang terkuat yang pernah tercatat, mengakibatkan penurunan hasil panen sebesar 50 sampai 90 persen dan gagal panen lengkap di beberapa daerah.

Menurut data terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), ternak juga lebih kurus dan lebih sakit karena kurangnya padang rumput dan air, membuat mereka cenderung mati lebih awal. Mi’raj Islamic News Agency (MINA) memberitakannya, Jumat (22/1), 

Sementara itu, tingkat kekurangan gizi akut bagi anak-anak adalah yang tertinggi yang pernah dilaporkan.

“Prospek untuk 2016 sangat suram,” kata Amadou Allahoury, Perwakilan FAO untuk Ethiopia. “Setelah dua musim berturut-turut gagal panen, keberhasilan musim tanam yang dimulai sekarang akan sangat penting untuk mencegah kondisi kian memburuk.”

Efek El Niño dikaitkan dengan pemanasan abnormal suhu permukaan laut di bagian Samudra Pasifik, mengakibatkan efek yang parah pada pola cuaca dan iklim global, akhirnya menyebabkan berkurangnya curah hujan dan terjadi kekeringan di beberapa daerah dan hujan lebat dan banjir di daerah lainnya.

(Sumber: MirajNews.com/id)

Selasa, 19 Januari 2016

Korban Nyawa Petani Ethiopia Tolak Perampasan Lahan


Petani Ethiopia menggunakan peralatan tradisional membajak tanah. (foto: Helge Bendl)
Oleh: Rudi Hendrik, redaktur Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Dua tahun lalu, di pinggiran Chitu di wilayah Oromia
, warga Ethiopia gelisah ketika pejabat lokal mengatakan kepada Chamara Mamoye bahwa kemungkinan lahan pertaniannya akan dibangun ketika desa kecil itu diperluas.

Ternyata rencana itu kini terealisasi dengan mengorbankan lahan-lahan milik para petani yang dirampas secara tidak adil.

"Kehilangan tanah akan menjadi masalah besar bagi saya, tetapi jika pemerintah memaksa kami, ka
mi tidak bisa berbuat apa-apa," kata ayah lima anak itu saat di luar pekarangannya.

Bulan lalu, Chamara (45
), melihat mayat dua orang demonstran di jalan tergeletak setelah demonstrasi mengguncang Chito. Sudah 140 orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan selama protes di wilayah luas itu yang dipicu oleh tudingan ketidakadilan dan marjinalisasi yang dilakukan oleh kelompok etnis terbesar di negara itu, yaitu Oromo.

Didukung oleh aktivis media sosial yang berbasis di A
merika Serikat, gerakan protes bersatu menentang rencana pemerintah untuk mengintegrasikan ibukota, Addis Ababa, dengan kota-kota di Oromo. 

Setelah berminggu-minggu aksi protes, koalisi yang berkuasa di wilayah Oromia mengatakan pekan lalu bahwa ia membatalkan rencana ekspansi.

Namun, bagaimana pun, protes telah berlangsung, akar kegelisahan dan kemarahan di Oromia tetap tinggi. Didorong ketidakpuasan terhadap korupsi, penyelewengan administratif dan jawaban yang tidak memuaskan atas investasi yang memicu perbedaan pendapat. 

Tambal sulam keluhan menciptakan tantangan mendasar bagi sebuah pemerintahan otoriter yang bertujuan ingin cepat mengubah Ethiopia dari masyarakat agraris menjadi industri pembangkit tenaga listrik. Dan ketidakpuasan telah menjadi isu nasional.

Seyoum Teshome, seorang dosen di Universitas Ambo mengatakan,
ekspansi perkotaan menyebabkan bentrokan di seluruh negeri ketika investor, pejabat dan petani saling melindungi kepentingannya.

"Penduduk desa telah menanyakan layanan dasar dan
segera memfasilitasi untuk menjual lahan pertanian mereka di tingkat pasar sebelum diambil alih dengan kompensasi yang rendah," katanya.

Seyoum mengatakan, karena semua tanah adalah milik negara di Ethiopia, rumah secara cepat dibangun di tepi kota tanpa izin resmi, untuk memberikan harga bidang tanah. Investor mungkin menyuap pejabat korup untuk meluluskan transfer ilegal, menyebabkan kemarahan muncul di kalangan petani yang dirampas tanahnya.

Chamara Mamoye tidak termasuk yang berunjuk rasa. Pelaku aksi sebagian besar adalah pemuda yang turun ke jalan di Chitu, Chamara berbagi keprihatinan dengan mereka tentang sistem pemerintahan tidak responsif.

Chamara juga frustrasi dengan janji-janji pejabat yang berulang kali mengatakan akan memperbaiki aspal jalan utama yang berjalan melalui Chitu. Meskipun wilayah itu memiliki listrik dan sinyal ponsel, ia kecewa dengan tingkat kemajuan sejak pemerintah berkuasa 25 tahun yang lalu. 

Ia juga kecewa dengan kurangnya informasi dan
perundingan terkait kebijakan tanah, serta prihatin dengan kecurigaan adanya korupsi, meskipun pejabat tidak memperlihatkan praktek haram itu.
"Korupsi tersebut dilakukan dengan cara rahasia. Ini adalah silent killer (pembunuh diam-diam)," katanya.

Pemerintah sendiri mengakui ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan publik dan tingginya tingkat korupsi.

"Di banyak daerah, personil dikatakan terlibat dalam korupsi besar-besaran yang menyebabkan
tiba-tiba terjadi ledakan kemarahan yang sedang diredam," kata juru bicara pemerintah Getachew Reda dalam sebuah wawancara pekan lalu.

Salah satu insiden paling mematikan
terjadi bulan lalu di kota Woliso, sekitar 113km barat daya dari Addis Ababa. Enam demonstran tewas oleh pasukan keamanan setelah ribuan orang dari desa-desa sekitarnya turun ke jalan memprotes rencana perluasan kota.

Sekelompok
pemuda Oromo yang berkumpul di pinggir sungai Walga, beberapa mil dari Woliso, berbicara tentang ketakutan masyarakat atas rencana penggusuran dan ganti rugi yang rendah. Namun, tak seorang pun tahu secara spesifik tentang rencana pemerintah dan mereka menuding pemerintah daerah tidak memiliki izin.

Jangan korbankan kehidupan petani

Ethiopia telah lama menjadi kesayangan masyarakat donor internasional, karena tingkat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang tinggi selama dekade terakhir dan melupakan pelanggaran HAM di masa lalu.

Di
utara Chitu, ada Danau Kawah Wenchi yang menawarkan sebuah pemandangan spektakuler dan populer di kalangan turis, tapi kondisi yang sama terjadi.
Tentara masih di kota dan sebagai warga di tempat lain. Pihak berwenang telah menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi protes. Sementara sebagian tampak takut dengan tindakan keras keamanan, tapi Rabuma Terefa tidak demikian.

Temannya ditembak di kaki di pinggiran Chitu saat ia berjalan
bersama pengunjuk rasa lainnya dari Wenchi.

Rabuma mengatakan, ketika sebuah unit militer elit memerintahkan ketua demonstran untuk kembali, kelompok menolak, dengan alasan mereka memiliki hak konstitusional untuk melakukan demonstrasi damai. Dalam beberapa menit, tentara melepaskan tembakan, membunuh orang, termasuk Birhanu Dinka yang memimpin demonstran pada saat itu.

"Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menodongkan senjata pada kami. Kami meminta mereka untuk tidak membunuh kami,"
kata Rabuma (27). 

Ketika pelanggaran mungkin telah terjadi, pasukan keamanan diperintahkan untuk melindungi warga sipil.

Saat protes di Wenchi, sebuah perusahaan pertanian milik Belanda, Solagrow, dibakar oleh ratusan orang. 

Rabuma mengatakan, penyulut kemarahan penduduk setempat adalah karena 100 hektar lahan penggembalaan komunal dipagari dan disewakan oleh pemerintah.
"(Para demonstran) menjadi marah dan mereka mengatakan hanya ada satu cara untuk melanjutkan, dan itulah pertanian kami, karena kami satu-satunya pemilik di tempat itu," kata Jan van de Haar, Manajer Solagrow. 

Serangan demonstran itu juga menghancurkan mesin dan bibit kentang seharga $ 300.000.

"Tidak ada yang menentang pembangunan kota, tetapi tidak harus dengan mengorbankan kehidupan petani," kata Chamara yang berbicara kepada banyak warga etnis Omoro.