Seorang milisi Libya menembak pesawat. (Foto: dok. Sacbee.com) |
Presiden pemerintah Libya di Tripoli, Nouri Abusahmain, dan Aguila Saleh Issa, pemimpin pemerintahan resmi di Tobruk, awal pekan ini mengumumkan “oposisi bersama” terhadap rencana campur tangan asing.
Kesepakatan Kamis di Skhirat, Maroko itu diterima secara langsung oleh 30 anggota Fraksi Tripoli yang merebut kekuasaan di ibukota Libya pada Agustus 2014 lalu.
Namun Jamal Zubia, juru bicara pemerintah Tripoli mengklaim, mereka yang menandatangani perjanjian persatuan di Maroko sebelumnya tidak berbicara kepada mantan sekutu mereka di Tripoli. Mi’raj Islamic News Agency (MINA) memberitakan.
Zubia menuding pihak penanda tangan kesepakatan sebagai “wayang” bagi masyarakat internasional.
“Orang-orang yang menandatangani rancangan PBB ini, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kewenangan apa pun. Ketika Anda mengirim orang yang tidak berhak untuk menandatangani, itu adalah dokumen palsu,” katanya.
“Jika mereka ingin sebuah negara demokrasi, mereka harus melakukannya dengan cara yang demokratis, mereka tidak bisa memaksa kami untuk menerimanya,” tambahnya. (Rudi Hendrik)
(Sumber: MirajNews.com/id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar